+622150208827 consult@lexhive.id

Investasi di IndonesiaPemerintah Indonesia terus berfokus untuk meningkatkan investasi, baik investasi publik maupun swasta, untuk menaikkan ekspansi ekonomi Indonesia. Khususnya investasi di bidang infrastruktur dan industri manufaktur disambut baik dalam rangka meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah nusantara. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan semangatnya untuk memperbaiki iklim investasi, misalnya dengan memotong sistem birokrasi yang terlalu rumit, deregulasi dan dengan menawarkan insentif pajak di sektor-sektor tertentu kepada investor yang memenuhi kriteria tertentu – dalam upaya untuk menarik investasi swasta.

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja), yang merevisi berbagai ketentuan undang-undang di berbagai sektor. Pada Februari 2021, pemerintah memberlakukan 47 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden untuk melaksanakan ketentuan UU Cipta Kerja. Perubahan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia ialah melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). PP 5/2021 bermaksud untuk lebih merombak dan mengintegrasikan sistem perizinan berusaha yang dikelola dengan sistem Online Single Submission (OSS). Intinya, PP 5/2021 mengkategorikan bisnis

berdasarkan tingkat risikonya. Semua bisnis harus terdaftar di sistem OSS dan mendapatkan Nomor Induk Usaha (NIB). Namun, hanya bisnis berisiko tinggi yang wajib mendapatkan izin usaha, dan bisnis berisiko menengah harus mendapatkan sertifikat standar. Penerapan perizinan berbasis risiko baru dalam sistem OSS mulai berlaku empat bulan setelah berlakunya PP 5/2021 pada 2 Februari 2021.

Fasilitas Bagi Investor

Berdasarkan pasal 18 (3) UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) jo. UU Cipta Kerja, fasilitas yang tersedia antara lain:

  1. Pengurangan laba bersih sesuai dengan jumlah penanaman modal yang dilakukan untuk jangka ‚óŹ waktu tertentu Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau alat produksi lainnya yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
  2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas bahan baku atau bahan penolong untuk produksi dalam jangka waktu tertentu dan dengan persyaratan tertentu.
  3. Pembebasan atau penangguhan PPN untuk jangka waktu tertentu atas impor barang modal, mesin, atau alat produksi yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERPRES No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERPRES No. 10 Tahun 2O20 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (PERPRES Penanaman Modal) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal adalah:

  1. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker); dan
  2. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

Bidang Usaha yang Tertutup Untuk Investasi

Berdasarkan Pasal 12 UU Penanaman Modal telah diubah dengan UU Ciptaker, Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal meliputi:

  1. Budi daya dan industri narkotika golongan I;
  2. Segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
  3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
  4. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death corat) dari alam;
  5. Industri pembuatan senjata kimia; dan
  6. Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Bidang Usaha yang Terbuka Untuk Investasi

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERPRES Penanaman Modal bahwa, Bidang usaha yang terbuka untuk Penanaman Modal teridiri atas:

  1. Bidang Usaha prioritas;
  2. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
  3. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  4. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

*****