+622150208827 consult@lexhive.id

PERAN ADVOKAT DALAM PROSES MEDIASI DI LUAR PENGADILAN KHUSUSNYA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Seorang Advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang berdasarkan undang-undang advokat yang berlaku. Adapun jasa hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Kewenangan advokat secara umum, sebagai kuasa hukum bertindak sebagai wakil dari klien secara (litigasi) di Pengadilan ataupun (non-litigasi) di luar pengadilan. Advokat bertindak sebagai wakil klien pula memiliki kewajiban untuk; Melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang dikuasakan kepadanya dengan baik; Memberikan laporan secara berkala kepada pemberi kuasa mengenai pelaksanaan urusan yang dikuasakan kepadanya; Serta bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul akibat kelalaiannya.

Dalam praktik penyelesaian sengketa hukum, dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (non-litigasi). Seperti dalam hal Hubungan Industrial, terdapat beberapa jenis perselisihan hubungan industrial terdiri atas:

Perselisihan Hak;
Perselisihan Kepentingan;
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
Perselisihan antar serikat kerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, dapat dilakukan dengan cara non-litigasi (diluar pengadilan), yakni melalui:

1. Penyelesaian Melalui Perundingan Bipartit

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan bipartit dilakukan dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan, harus mencapai hasil apakah perundingan mencapai kesepakatan atau perundingan gagal. Perundingan bipartit dapat gagal karena tidak tercapai kesepakatan atau karena salah satu pihak menolak untuk berunding.

2. Penyelesaian Melalui Perundingan Tripartit.

Bila Perundingan bipartit gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut di instansi tenaga kerja, dengan melampirkan bukti-bukti bahwa upaya bipartit telah ditempuh namun gagal.
Setelah perselisihan hubungan industrial didaftarkan di instansi tenaga kerja maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui salah satu cara dibawah ini:

a. Penyelesaian melalui Mediasi;
b. Penyelesaian melalui Konsiliasi; dan
c. Penyelesaian melalui Arbitrase.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial seperti yang dijelaskan diatas, dilakukan diluar pengadilan (non-litigasi). Melalui mediasi/tripartit pihak yang bersengketa dapat menggunakan hak yang sama melalui jasa advokat yakni untuk memberikan informasi-informasi hukum, konsultasi hukum, serta pendampingan selama proses mediasi berlangsung yang didasarkan atas surat kuasa serta dengan ketentuan bahwa pihak yang menggunakan jasa kuasa hukum harus tetap hadir dalam proses mediasi. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa; Advokat dalam hal membela kepentingan kliennya memiliki beberapa pilihan cara dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yakni melalui:

Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum dilakukan dalam rangka mendudukkan suatu persoalan yang sedang dihadapi. Advokat akan memberikan layanan konsultasi hukum berupa informasi-informasi hukum terkait persoalan yang dihadapi, yang mana diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terhadap suatu permasalahan hukum sehingga dapat diketahui cara penyelesaian yang terbaik.

Negosiasi

Advokat di dalam memberikan jasa hukum kepada klien di luar pengadilan, dapat melalui negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang bersengketa yang dalam hal ini diwakilkan oleh seorang advokat yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Mediasi

Advokat pula dapat memberikan jasa hukum kepada klien dengan cara mediasi, yang mana merupa- kan lanjutan dari negosiasi untuk membantunya menyelesaikan persengketaan. Mediasi dalam Hubun- gan Industrial merupakan penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemu- tusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusa- haan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Mediator dalam hal ini hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai konsensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya bukan mediator.

Konsiliasi

Merupakan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, yang pada hakikatnya guna menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Konsiliasi pula dapat diartikan sebagai perdamaian. Konsiliasi Hubungan Industrial merupakan penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli merupakan keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli sesuai dengan bidangnya, yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.

*****